TUGAS 1 #Bahasa Indonesia 2
Nur Asmilia ( 25210121 )

FENOMENA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN

Rachmat Hendayana dan Sjahrul Bustaman

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Jl Tentara Pelajar, 10 Bogor

ABSTRAK

          Suatu pengkajian empiris tentang LKM pertanian yang bertujuan untuk mengetahui kinerja

LKM dalam perspektif pembangunan ekonomi pedesaan telah dilakukan di Jawa dan Luar Jawa

pada awal tahun 2007 melalui pendekatan pemahaman pedesaan secara partisipatif menggunakan

metode group interview dan individual indepth interview melibatkan pengurus dan pengguna

LKM. Dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif terhadap LKM contoh yang

dipilih secara sengaja, diperoleh gambaran sebagai berikut: (a) Keberadaan LKM diakui

masyarakat memiliki peran strategis sebagai intermediasi aktivitas perekonomian yang selama ini

tidak terjangkau jasa pelayanan lembaga perbankan umum/bank konvensional; (b) Secara faktual

pelayanan LKM telah menunjukkan keberhasilan, namun keberhasilannya masih bias pada usahausaha

ekonomi non pertanian. Skim perkreditan LKM untuk usahatani belum mendapat prioritas,

hal itu ditandai oleh relatif kecilnya plafon (alokasi dana) untuk mendukung usahatani, yakni

kurang dari 10 % terhadap total plafon LKM; (c) Faktor kritis dalam pengembangan LKM sektor

pertanian terletak pada aspek legalitas kelembagaan, kapabilitas pengurus, dukungan seed capital,

kelayakan ekonomi usaha tani, karakteristik usahatani dan bimbingan teknis nasabah/pengguna jasa

layanan LKM; (d) Untuk memprakarsasi penumbuhan dan pengembangan LKM pertanian

diperlukan adanya pembinaan peningkatan kapabilitas bagi SDM calon pengelola LKM,

dukungan penguatan modal dan pendampingan teknis kepada nasabah pengguna kredit.

          Kata Kunci: LKM, Perbankan, Usahatani, Seed capital

ABSTRACT

          The empirical study of Micro Finance Institution (MFI) to investigate MFI performance in

rural economics development perspective have been conducted in Java and off Java, in the early

2007 through PRA approach with group interview and individual in depth interview, involve the

MFI board and customer. By using qualitative descriptive analysis approach of purposive chosen

MFI, the result study obtained a following picture: (a) the existence of MFI is strategic role as

intermediation of economics activities for the people who didn’t reach of conventional bank

services; (b) in fact MFI services have been successful, but it was still bias of non agricultural

business activities. The scheme of agricultural loan didn’t priorities, the budget of farming system

support relatively small. That is not more then 10 % from total of MFI budget; (c) Critical success

factors of agricultural MFI development are: legality of MFI institute, management capability, seed

capital support, reasonable farming system, characteristic of farming system, training of MFI

management and technical guidance of customer MFI; (d) Human resource development, seed

capital support and technical guidance of MFI customer are needed of the initiation and

development of agricultural MFI.

         Key words: MFI, Banking, Farming system, Seed capital

PENDAHULUAN

          Pembangunan ekonomi pedesaan sebagai bagian integral dari Pembangunan

Ekonomi Nasional, keberhasilannya banyak di sokong oleh kegiatan usahatani. Hal itu

merujuk fakta, sebagian besar masyarakat di pedesaan menggantungkan hidupnya dari

kegiatan usahatani. Oleh karena itu tidak mengherankan, kegiatan usahatani sering

dijadikan indikator pembangunan ekonomi pedesaan.

          Di dalam praktek usahatani, diperlukan inovasi teknologi guna mendorong

peningkatan produktivitas dan produksinya. Kelemahan petani justru pada adopsi inovasi

teknologi yang relatif rendah sebagai dampak penguasaan modal usahatani yang lemah.

Untuk mengatasi kekurangan modal usahatani, petani biasanya mengusahakan tambahan

modal dari berbagai sumber dana baik dari lembaga keuangan formal (perbankan) maupun

kelembagaan jasa keuangan non formal. Namun umumnya karena petani sering tidak

memiliki akses terhadap lembaga perbankan konvensional, ia akan memilih untuk

berhubungan dengan lembaga jasa keuangan informal seperti petani pemodal (pelepas

uang - rentenir), atau mengadakan kontrak dengan pedagang sarana produksi dan sumber

lain yang umumnya sumber modal tersebut mengenakan tingkat bunga yang irrasional

karena terlalu tinggi dan mengikat. Kondisi demikian berdampak buruk tidak saja bagi

petani akan tetapi juga merusak tatanan perekonomian di pedesaan.

          Berkenaan dengan hal tersebut, keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

pertanian akan menjadi salah satu solusinya. LKM pertanian memiliki peran strategis

sebagai intermediasi dalam aktifitas perekonomian bagi masyarakat tani yang selama ini

tidak terjangkau jasa pelayanan lembaga perbankan umum/bank konvensional.

          Di lingkungan masyarakat, telah banyak LKM yang menyediakan skim kredit

dengan pola yang beragam, namun umumnya bergerak dalam fasilitasi pembiayaan bagi

usaha-usaha ekonomi non pertanian. Oleh karena itu muncul persoalan: (a) sejauhmanakah

keberadaan LKM di lingkungan masyarakat pedesaan mampu menjalankan perannya

dalam fasilitasi pembiayaan usahatani? (b) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi

keberlanjutan LKM tersebut dan (c) Bagaimanakah strategi pengembangan LKM ke depan

yang efektif untuk mendukung usahatani?

          Makalah bertujuan membahas fenomena LKM dan perspektifnya dalam

pembangunan ekonomi pedesaan dengan fokus pada adopsi inovasi pertanian, serta

mengungkap faktor-faktor kritis keberhasilan LKM dan menyusun strategi pengembangan

LKM ke depan untuk mendukung kegiatan usahatani.

          Hasil pembahasan akan berguna selain untuk melengkapi wacana LKM yang sudah

ada, juga menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait pembangunan

ekonomi pedesaan ke depan.

METODOLOGI

Kerangka Pemikiran

          Tidak dipungkiri, tumbuh dan berkembangnya LKM di Indonesia diilhami oleh

keberhasilan Muhammad Yunus dalam mengembangkan LKM di Banglades yang terkenal

dengan Grameen Bank (GB). Banyak orang melihat model GB sebagai suatu model

pendekatan yang sukses dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan peran perempuan.

          Melihat kesuksesan GB, banyak pihak yang mereplikasi metode GB terutama pada

metode penyaluran pinjaman yang dilakukan kepada pengguna, tetapi tanpa mereplikasi

sistem peningkatan kesejahteraan masyarakatnya yang berupa penyediaan layanan

simpanan kecil dan penyediaan jaminan sosial. Padahal kesejahteraan masyarakat dalam

arti sesungguhnya terletak pada pemilikan tabungan dan jaminan sosial di masa mendatang

(Anonim, 2007).

          Replikasi pola GB di Indonesia mulai dilakukan pada tahun 1989 yang diprakarsai

Puslitbang Sosek Pertanian Badan Litbang Pertanian yang pengelolaan selanjutnya

dilakukan Yayasan Pengembangan Usaha Mandiri (YPKUM) berlokasi di Nanggung Jawa

Barat. Berikutnya dilakukan di beberapa daerah lain seperti Tanggerang, di wilayah pasang

surut Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan tempat lain yang belum

teridentifikasi.

          Bagi Indonesia, keuangan mikro bukan hal baru. Pengelolaannya oleh Lembaga

Keuangan Mikro sudah berkembang sejak lama dan telah menjadi topik pembicaraan para

pakar dan praktisi ekonomi kerakyatan seperti antara lain Martowijoyo (2002),

Sumodiningrat (2003), Budiantoro (2003), Ismawan (2002), Syukur (2002) dan lain-lain.

Momentum pembahasan LKM senantiasa terkait dengan upaya penanggulangan

kemiskinan, belum secara spesifik sebagai fasilitasi pembiayaan usahatani.

          Menurut Wijono (2005), LKM di masyarakat sudah banyak dibentuk dan tersebar

mulai dari perkotaan sampai perdesaan, atas prakarsa pemerintah, swasta maupun

kalangan lembaga swadaya masyarakat dalam bentuknya yang formal, non formal, sampai

informal dengan karakteristiknya masing-masing. Namun LKM tersebut memiliki fungsi

yang sama sebagai intermediasi dalam aktivitas suatu perekonomian.

          Banyak pihak meyakini LKM sebagai suatu alat pembangunan yang efektif untuk

mengentaskan kemiskinan karena layanan keuangan memungkinkan orang kecil dan

rumah tangga berpenghasilan rendah untuk memanfaatkan peluang ekonomi, membangun

aset dan mengurangi kerentanan terhadap goncangan eksternal. LKM menjadi alat yang

cukup penting untuk mewujudkan pembangunan dalam tiga hal sekaligus, yaitu:

menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengentaskan

kemiskinan (Anonim, 2007). Menurut Martowijoyo (2002) dan Syukur (2006) gaung

peranan kredit mikro untuk penciptaan lapangan kerja mandiri guna mengurangi

kemiskinan ini mulai berkembang luas di dunia sejak ikrar Microcredit Summit di

Washington DC, 1997.

          Berkembangnya berbagai skema keuangan mikro dan semakin tingginya kebutuhan

akan pengembangan pelayanan jasa keuangan bagi masyarakat miskin mendorong

terbentuknya forum Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro (Gema PKM)

untuk mengembangkan keuangan mikro sebagai industri agar mencapai masyarakat miskin

secara lebih luas. Gema PKM disahkan presiden pada tahun 2000, beranggotakan tujuh

pemangku kepentingan yaitu piha pemerintah, lembaga keuangan, LSM, pihak swasta,

akademisi atau peneliti, organisasi massa, serta lembaga pendanaan (Anonim, 2007).

          Walaupun di lingkungan masyarakat telah banyak tumbuh dan berkembang

lembaga keuangan yang terlibat di dalam pembiayaan usaha mikro dengan beragam bentuk

seperti bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR), modal ventura, program

Pengembangan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK), pegadaian dan sebagainya (Retnadi,

2003), namun kesenjangan antara permintaan dan penawaran layana keuangan mikro

masih tetap ada. Di sektor pertanian, maraknya LKM di masyarakat itu belum serta merta

diikuti oleh pemenuhan kebutuhan permodalan bagi petani. Faktanya, kebutuhan

permodalan petani untuk pembiayaan usahatani selalu menjadi persoalan.

          Lembaga jasa finansial berupa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada dasarnya

sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan pembangunan ekonomi pedesaan utamanya

sebagai lembaga untuk fasilitasi jasa pembiayaan usahatani. Hal itu didasarkan fakta

hampir sebagian besar petani menghadapi permasalahan adopsi teknologi karena lemah

dalam permodalan. Di sisi lain lembaga perbankan sering tidak bisa diakses oleh petani

karena berbagai faktor.

Data dan Sumber Data

          Makalah dikembangkan dari sebagian hasil pengkajian LKM di Jawa dan Luar Jawa

meliputi Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan

Sulawesi Selatan pada awal tahun 2007. Pengumpulan data primer dari Pengurus LKM

terpilih dan nasabah LKM sebagai responden dilakukan melalui diskusi kelompok dan

wawancara individual (survey) menggunakan pedoman pertanyaan dan kuesioner.

          Jenis data primer yang dikumpulkan dari pengurus lebih difokuskan pada kondisi

organisasi dan manajemen (O & M), skim kredit, faktor-faktor pendukung, kendala dan

peluang pengembangan LKM. Sementara itu dari nasabah, data yang dikumpulkan

meliputi: karakteristik ekonomi rumah tangga dan permasalahan pembiayaan usahatani.

Selain data primer dikumpulkan juga data sekunder melalui penelusuran informasi

berbagai dokumen laporan kegiatan/program dan kebijakan pengembangan kelembagaan

keuangan mikro, geografi, sosial ekonomi, dan review skim kredit Lembaga Keuangan

Mikro (LKM).

          Penganalisisan data secara garis besar dilakukan secara deskriptif kualitatif,

dipertajam dengan analisis Structure Conduct Performance (SCP). Untuk mengungkap

perspektif LKM dalam pembangunan ekonomi pedesaan, dilakukan pendekatan pada aspek

kekuatan (= strengthen), kelemahan (= weaknesses), peluang (= opportunity ) dan

ancaman (= threat ) atau disingkat SWOT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro

          Hasil identifikasi di lapangan menjumpai terdapat tiga kategori bentuk LKM yang

berkembang yakni LKM Bank, LKM Koperasi dan LKM bukan Bank bukan Koperasi.

Masing-masing LKM menerapkan skema perkreditan yang berbeda. Pola operasional

LKM Bank mengikuti pendekatan perbankan umum/ konvensional, LKM Koperasi

menerapkan pola simpan pinjam sedangkan LKM bukan Bank dan Bukan Koperasi pola

operasionalnya beragam.

          Skema perkreditan LKM Bukan Bank Bukan Koperasi (B3K) tersebut meliputi

replikasi pola Grameen bank, Gabungan Kelompok Tani dan Unit Permodalan Pengelola

Permodalan Kelompok Petani (UPPKP). Pengelolaan keuangan oleh Gabungan Kelompok

Tani dan UPPKP pada dasarnya merupakan wujud pengelolaan keuangan dengan sistem

bergulir. Capital yang digunakan bersumber dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

           Secara faktual, pelayanan LKM contoh di lokasi pengkajian telah menunjukkan
keberhasilan. LKM yang mereplikasi pola GB di Nanggung Bogor-Jawa Barat yang
dikelola YPKUM, LKM UMKM di Tangerang-Banten yang dibina IPB, telah menunjukan
keberhasilan, ditandai oleh beberapa indikator seperti dikemukakan Cristina dalam
Syukur (2002). Dampak keberhasilan dilihat dari beberapa perubahan antara lain adanya
peningkatan partisipasi pendidikan anak-anak, peningkatan pendapatan pengusaha warungwarung
kecil, dan peningkatan aset rumah tangga.
          Dari sisi kelembagaan, indikator keberhasilan ditunjukkan oleh perkembangan
jumlah peserta dan perkembangan aset serta dana yang terserap. Di LKM yang dikelola
YPKUM Bogor-Jawa Barat misalnya, dana yang sudah tersalurkan sejak tahun 1989
sampai bulan Maret 2007 mencapai Rp 12 Milyar dengan kecenderungan meningkat,
jumlah tabungan anggota mencapai 2,6 Milyard. Non Perfomance Loan (NPL), yang
menunjukkan rasio tunggakan terhadap jumlah pinjaman relatif kecil (1,9 %), jauh
dibawah batas toleransi (5%). Kondisi ini menunjukkan bahwa kredit yang disalurkan
cukup bermanfaat bagi masyarakat sebagai tambahan modal untuk usaha produktif.
Buktinya, mereka mampu membayar angsuran kredit dengan lancar.
          Wilayah kerja, jumlah nasabah dan jumlah pinjaman juga terus meningkat. Pada
awalnya, jumlah nasabah hanya 10 orang pada 1 desa dan 1 kecamatan. Menginjak bulan
Maret 2007 jumlah nasabah meningkat pesat mencapai 5880 orang, tersebar di 12
kecamatan dan 83 desa. Ada sebanyak 1491 kumpulan (kelompok kecil) yang terdiri dari 5
orang) dan 394 rembug pusat (terdiri dari 2 - 6 kumpulan). Jumlah pinjaman per orangan
pun mengalami peningkatan cukup tajam, pada awalnya besarnya pinjaman anggota hanya
sebesar Rp 200.000, sekarang sudah ada yang boleh meminjam sebesar Rp 3 juta/th
dengan bunga pinjaman 2,5 % per bulan atau 30% per tahun.
          Keberhasilan LKM di Tangerang teridentifikasi dari kemampuan LKM memberikan
sumbangan terhadap PAD yang volumenya cenderung meningkat. Jika pada tahun 2006
menyetor PAD sebesar Rp 289 Juta, maka setoran untuk tahun 2007 telah ditargetkan akan
mencapai Rp 600 juta. Modal awal LKM diperoleh dari Pemda Kabupaten Tangerang
semenjak 2004, dan terus didukung Pemda sampai tahun 2007 sehingga total modal
sampai tahun 2007 mencapai Rp 3,26 milyard.
          Dari aset tabungan dan cash money menunjukkan LPP-UMKM telah memiliki aset
yang memadai. Tabungan yang dimiliki sampai tahun 2007 tercatat sebesar Rp 7,5 milyar
dengan total piutang yang beredar di nasabah sebesar 5,7 milyar. Sedangkan cash money
berupa aktiva lancar yang tersedia sebanyak Rp 1,3 milyar. Perputaran uang cukup besar,
sebagai gambaran total penerimaan yang diterima LPP-UMKM per bulan sekitar Rp 230
juta. Setelah dikurangi biaya operasional, lembaga ini masih mendapatkan keuntungan Rp
100 juta per bulan.
           Dari sumberdaya manusia (SDM) yang terlibat, meskipun awalnya digerakkan oleh
segelintir orang namun dalam perkembangannya mengalami peningkatan pesat.
Sumberdaya manusia yang terlibat dalam kepengurusan LKM tercatat 53 orang karyawan
(46 laki-laki dan 7 perempuan) dengan total wilayah layanan mencapai 7 kecamatan di
Kabupaten Tangerang.
           Tingkat keberhasilan yang dicapai LKM tersebut, agak berbeda dengan LKM
sejenis yang khusus melayani kegiatan usahatani seperti LKM Prima Tani di Jatim, Sulsel
dan NTB. Pada LKM yang disebutkan terakhir, kendalanya dihadapkan pada dukungan
permodalan dan keberlanjutan kegiatan LKM terkait dengan aspek kaderisasi dan
kapabilitas pengurus LKM.
           Keberhasilan pengelolaan keuangan oleh UPPKP di Gunung Kidul dicirikan oleh
semakin meningkatnya volume uang beredar di kelompok tani, dan semakin lancarnya
tingkat pengembalian pinjaman. Kondisi tersebut jauih lebih baik dibandingkan dengan
ketika pengelolaan keuangan kelompok ini masih dilakukan institusi penyalurnya (Dinas
Teknis terkait dengan Pertanian). Sementara itu di Sleman, penyaluran pembiayaan
usahatani yang dilakukan secara bergulir juga menunjukkan keberhasilan, ditandai dengan
semakin meningkatnya kemampuan anggota kelompok dalam mengembalikan pinjaman
sehingga volume pinjamannya juga lebih meningkat lagi. Kemampuan tersebut merupakan
cerminan efektifnya pinjaman dalam penggunaannya di sektor usahatani.
            Hasil studi Holloh dan Prins (2006) menunjukkan bahwa disamping ada LKM yang
berhasil, ada pula yang kurang berhasil bahkan mandeg (stagnan). LKM yang pesat
pertumbuhannya adalah BPR yang beroperasi di daerah perkotaan dan semi-perkotaan,
LPD (Bali) dan BMT (terutama di Jawa Tengah & Jawa Timur). Sedangkan yang
mengalami kemandegan misalnya keluarga LKM seperti LDKP (tidak termasuk LPD) dan
BKD. Berbagai embrio LKM yang ditimbulkan proyek-proyek seperti UPK/D belum
menunjukkan kemampuan untuk menghimpun simpanan dan menjalankan kegiatan
operasionil secara berkesinambungan karena terkait dengan aspek legalitas.

Faktor Kritis Pengelolaan LKM

           Keunggulan usaha mikro yang sudah teruji sampai saat ini adalah resistensinya

terhadap gejolak krisis ekonomi dan pengusaha usaha mikro biasanya merupakan debitor

yang patuh membayar kewajiban kreditnya. Di dalam pengelolaannya dihadapkan pada

faktor kritis yakni yang berkenaan dengan kelembagaan dan pengguna/nasabah.

          Dari sisi kelembagaan, permasalahan terkait dengan aspek sustainabilitas/

keberlanjutan. Keberlanjutan LKM dipengaruhi oleh: (a) kapabilitas sumberdaya manusia

(SDM) pengelola LKM dan (b) dukungan seed capital. Sementara itu diperlukan juga

dukungan faktor eksternal antara lain berupa payung hukum bagi upaya pengembangan

LKM. Rancangan Undang-undang LKM masih dalam perdebatan, namun menurut analisis

para pakar ada kehawatiran bahwa UU LKM nantinya malah membatasi lingkup layanan

LKM kepada masyarakat.

          Dari sisi nasabah/pengguna, aspek yang menjadi faktor kritis terkait dengan

karakteristik individu, jenis usaha dan kelayakan usahanya. Hasil pengamatan

menunjukkan bahwa usaha di sektor pertanian kurang dilirik oleh LKM, dengan alasan:

berisiko tinggi, perputaran cash flow lambat dan lain-lain. Dari pengalaman YPKUM

Nanggung dan LPP UMKM Tangerang diketahui proporsi dana yang dialokasikan untuk

mendukung kegiatan di sektor pertanian tidak lebih dari 5 % dari total pagu kredit LKM.

Sebagian besar dana LKM disiapkan untuk mendukung usaha di luar sektor pertanian.

Oleh karena itu tidak mengherankan jika akhirnya muncul wacana untuk membentuk dan

mengembangkan LKM sendiri guna mendukung usaha di sektor pertanian.

Perspektif LKM Pertanian

          Belajar dari keberhasilan pengelolaan LKM untuk diterapkan dalam membangun

LKM pertanian pada dasarnya dapat saja dilakukan dengan mengakomodasi beberapa pola

yang sudah berkembang dengan melakukan penyesuaian. Pendekatan pola Grameen Bank,

maupun pola UPPKP serta pola lainnya dapat dijadikan acuan salah satu alternatif skim

perkreditan untuk diaplikasikan untuk mendukung usahatani, namun dengan beberapa

penyesuaian terkait dengan karakteristik usahatani sebagai berikut:

(1).   Pendekatan kelompok.

Makna pendekatan kelompok adalah sebagai penjaminan, kompensasi dari tidak

adanya agunan (collateral). Kelompok diselaraskan dengan kelompok tani yang

sudah eksis beranggotakan antara 20 – 30 orang.

(2).   Perluasan sasaran pengguna kredit

Sasaran pengguna kredit tidak difokuskan untuk kaum ibu saja, melainkan perlu

juga melibatkan kaum Bapak. Karena yang menjadi anggota kelompok tani adalah

kaum bapak dan yang mengetahui kebutuhan dana untuk adopsi teknologi

usahatani.

(3).   Seleksi calon pengguna kredit

Indikator seleksi disesuaikan dengan keragaan usahatani, salah satunya yang

penting dipertimbangkan adalah adanya diversifikasi usaha (on farm dengan off

farm dan non farm).

(4).   Volume Pagu Kredit

Volume pagu kredit minimal mampu memenuhi standar kebutuhan tambahan biaya

usahatani dan realisasi pencairannya disesuaikan dengan perilaku pola tanam. Studi

kelayakan usahatani menjadi acuan. Tiap orang kebutuhannya akan berbeda.

(5).   Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman terkait dengan keberlanjutan perkreditan. Oleh karena itu

patokannya adalah bunga komersial sesuai pasar.

(6).   Waktu pengembalian cicilan

Pembayaran cicilan bisa dikelompokkan dalam bentuk mingguan dan atau setelah

panen. Komposisi jumlah cicilan mingguan dan setelah panen (disesuaikan dengan

perkiraan sumber pendapatan nasabah). Disarankan komposisi jumlah cicilan

mingguan lebih besar dari pada cicilan setelah panen, misal 70% berbanding 30%.

(7).   Pendampingan dan Monitoring

Pendampingan dan monitoring secara berkelanjutan, sehingga jika terjadi masalah

selama proses pemanfatan kredit bisa segera dicarikan solusinya.

(8).   Pelatihan

Pelatihan diperlukan terutama bagi pengurus LKM untuk secara terus menerus

meningkatkan kapabilitas manajemen LKM

 Langkah Strategis Inisiasi LKM

          Strategi utama untuk memprakarsai pembentukan dan pengembangan LKM di sektor

pertanian selain harus tetap berpijak pada prinsip-prinsip kelembagaan, secara operasional

hendaknya dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

(1)   Menetapkan terlebih dahulu kriteria calon kelompok sasaran, antara lain terkait

dengan eksistensinya sebagai kelompok paling tidak dalam dua tahun terakhir.

Dalam penetapan calon kelompok sasaran ini seyogyanya berpedoman pada

mekanisme yang sistematis dan terstruktur berdasarkan langkah-langkah

kegiatan yang mengarah pada operasionalisasi kegiatan.

(2)   Kelompok terpilih yang sudah memenuhi kriteria tersebut diseleksi oleh

pendamping lokasi. Seleksi didasarkan pada prioritas pengembangan pertanian.

(3)   Dari seleksi tersebut menghasilkan sasaran kelompok yang layak melakukan

kegiatan jasa pelayanan keuangan. Aspek kelayakan didasarkan pada keragaan

organisasi kelompok tani yang difokuskan pada kondisi kinerja organisasi

kelompok tani

(4)   Memprakarsai penyaluran dan pemanfaatan dana penguatan modal usaha

kelompok (penyediaan seed capital).

(5)   Melakukan pendampingan dan asistensi terhadap kegiatan kelompok dalam

melakukan pelayanan jasa keuangan, termasuk dalam adminitrasi pengelolaan

dana.

(6) Mendorong kegiatan kelompok ke arah kegiatan pengelolaan LKM yang

berkelanjutan (sustainabel). LKM harus terus berjalan meskipun keterlibatan

lembaga atau aparat pemerintah dan swasta secara langsung telah berkurang.

(7) Melakukan pelatihan bagi pengurus LKM untuk meningkatkan kapabilitas

pengurus dalam mengelola LKM, dan melakukan pembinaan usaha kepada

nasabah agar usahanya memberikan nilai tambah yang tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

(1)   Keberadaan LKM diakui masyarakat memiliki peran strategis sebagai intermediasi

aktivitas perekonomian yang selama ini tidak terjangkau jasa pelayanan lembaga

perbankan umum/bank konvensional;

(2)   Secara faktual pelayanan LKM telah menunjukkan keberhasilan, namun

keberhasilannya masih bias pada usaha-usaha ekonomi non pertanian. Skim

perkreditan LKM untuk usahatani belum mendapat prioritas, hal itu ditandai oleh

relatif kecilnya plafon (alokasi dana) untuk mendukung usahatani, yakni kurang dari

10 % terhadap total plafon LKM;

(3)   Faktor kritis dalam pengembangan LKM sektor pertanian terletak pada aspek

legalitas kelembagaan, kapabilitas pengurus, dukungan seed capital, kelayakan

ekonomi usaha tani, karakteristik usahatani dan bimbingan teknis nasabah/pengguna

jasa layanan LKM;

Saran

Untuk memprakarsasi penumbuhan dan pengembangan LKM pertanian diperlukan

adanya pembinaan peningkatan kapabilitas bagi SDM calon pengelola LKM,

dukungan penguatan modal dan pendampingan teknis kepada nasabah pengguna

kredit.

DAFTAR PUSTAKA

          Anonimous. 2007. Kebijakan dan Strategi Nasional untuk Pengembangan Keuangan

Mikro. http://www.profi.or.id/ind/.

          Budiantoro. S. 2003. RUU Lembaga Keuangan Mikro: Jangan Jauhkan Lembaga

Keuangan Dari Masyarakat. Jurnal Ekonomi Rakyat. Artikel Th II. No 8.

www.ekonomirakyat.org.

          Djoko Retnadi. 2003. Kunci Sukses Lembaga Keuangan Mikro, Pahami Karakteristik

Orang Kecil. Harian Kompas. Rabu, 13 Agustus 2003

          Holloh, D dan Hendrik Prins. 2006. Pengaturan/Peraturan, Pengawasan & Dukungan Bagi

Lembaga Keuangan Mikro Bukan Bank Bukan Koperasi.

http://profi.or.id/ind/downloads/ThirdWindowsummary_MFIstudy_translation_Ind_

.pdf

         Martowijoyo, S., 2002. Dampak Pemberlakuan Sistem Bank Perkreditan Rakyat Terhadap

Kinerja Lembaga Pedesaan. Artikel - Th. I - No. 5. Jurnal Ekonomi Rakyat.

www.ekonomirakyat.org

          Sumodiningrat, G. 2003. Peranan Lembaga Keuangan Mikro Dalam Menanggulangi

Kemiskinan Terkait Dengan Kebijakan otonomi Daerah. Artikel Th II No 1. Jurnal

Ekonomi Pertanian. www.ekonomirakyat.go.id.

          Syukur , M. 2002. Analisis Keberlanjutan dan Perilaku Ekonomi Peserta Skim Kredit

Rumah Tangga Miskin. Disertasi. Program Pasca Sarjana. IPB.

          Syukur, M., 2006. Membangun Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pertanian yang

Berkelanjutan: Sebuah Pengalaman Lapang. Warta Prima Tani.Volume 1 Nomor 1.

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.

12

          Wijono, WW., 2005. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar

Sistem Keuangan Nasional: Upaya Kongkrit Memutus Mata Rantai

Kemiskinan.Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus.

http://www.fiskal.depkeu. go.id/bkf/kajian/ wiloejo-1.pdf

sumber : http://makalahjurnalskripsi.com/wp-content/uploads/2009/12/contoh-jurnal-ekonomi-fenomena-lembaga-keuangan-mikro.pdf